Page 10 - Binder MO 238 Edsus Bupati Kebumen
P. 10

@
                                                                   MAIL



               PRODUK KOSMETIK ILEGAL               PENIPUAN BERKEDOK KERJA              PENYELESAIAN PELANGGARAN
                  Badan Pengawas Obat dan Makanan   FREELANCE                            HAM
               (BPOM RI) mengumumkan temuan            Beberapa waktu belakangan
               adanya 1.541 produk kosmetik ilegal   masyarakat diresahkan dengan           Bulan lalu Presiden Republik
               di seluruh Indonesia. Hal ini tentu   modus penipuan berkedok penawaran   Indonesia Joko Widodo bertolak
               sangat membahayakan konsumen         pekerjaan paruh waktu (freelance) lewat   ke Provinsi Aceh untuk melakukan
               produk tersebut. Apalagi diketahui   pesan Whatsapp yang masuk dalam      kunjungan kerja dalam rangka
               mengandung merkuri, zat yang sangat   jumlah banyak. Agar tidak berulang   meluncurkan program pelaksanaan
               berbahaya yang bisa memicu kanker.    kepolisian harus segera menelusuri   rekomendasi penyelesaian non-yudisial
               Karena itu  BPOM harus memperbaiki   laporan yang masuk hingga melakukan   pelanggaran hak asasi manusia/
               atau mengevaluasi prosedur           pemblokiran nomor-nomor yang         HAM masa lalu di Aceh. Menurut saya
               pengawasan maupun pengecekan         teridentifikasi melakukan penipuan   pemerintah agar menerapkan secara
               kandungan obat-obatan, makanan,      tersebut. Selain itu mengimbau       maksimal program pelaksanaan
               minuman dan kosmetik, sehingga       masyarakat untuk waspada serta secara   rekomendasi penyelesaian non-yudisial
               seluruh produk yang masuk dan beredar   bijak dan pintar dalam memperoleh   pelanggaran HAM yang berat di Provinsi
               di pasaran terjamin keamanannya      informasi baik dari media sosial maupun   Aceh agar mendapatkan hasil yang
               serta layak dikonsumsi/digunakan oleh   dari pesan yang beredar.          berkeadilan.
               masyarakat.                                                                  Untuk itu pemerintah sebaiknya
                                                       ----                              berkoordinasi dengan Komnas HAM
                  ----                                 Juri Ery Sabari                   dalam melakukan pendataan lanjutan
                  Bonnie Tirayudistira                 [email protected]                   terkait korban yang masih belum
                  Jakarta Selatan                                                        terdata.

                                                                                            ----
                                                                                            Zainul Afsah
                                                                                            Jakarta Barat





































                                                                       Harap melampirkan fotokopi KTP atau identitas lain pada surat
                                                                           yang dikirim lewat pos. Surat via e-mail ditujukan ke
                                                                      [email protected] dengan mencantumkan nama jelas.






               10   |
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15