Page 33 - Binder WO 115-005-Tahun ke-10 (1)

ementerian Pemberdayaan Perempuan desa/kelurahan yang mengembangkannya secara mandiri.
dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tidak Kabar baiknya, 119 dari 138 desa sudah mempunyai
hentinya mendorong inovasi dan penguatan peraturan desa yang ramah perempuan dan peduli anak.
K demi melindungi perempuan dan anak dengan Perjuangan KemenPPPA dalam pemenuhan hak dan
meningkatkan layanan bagi perempuan anak korban kesejahteraan ibu dan anak, berbuah manis. Rancangan
kekerasan, baik cakupan maupun kualitas layanan. Pada Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak
2023, KemenPPPA mewujudkan berdirinya Rumah Aman pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan resmi disetujui
bagi perempuan dan anak korban kekerasan, melakukan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, belum lama ini.
penguatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA “Kesejahteraan ibu dan anak perlu ditingkatkan
di daerah, dan mengintegrasikan layanan pengaduan Call untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) dan
Center SAPA 129 yang telah terintegrasi di 34 provinsi. generasi penerus bangsa yang unggul di masa depan.
KemenPPPA, kata Bintang, akan terus mendorong Pembangunan SDM unggul ditentukan dari terpenuhinya
daerah-daerah untuk membentuk Unit Pelayanan hak dan kebutuhan dasar ibu dan anak, khususnya pada
Teknis Daerah (UPTD) bagi Perempuan Anak di tingkat seribu hari pertama kehidupan. Saya atas nama Pemerintah
daerah beserta penyediaan rumah aman. Termasuk Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada
mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Khusus semua pihak yang berkontribusi terhadap penyelesaian
(DAK) dan sumber pembiayaan lain, agar penanganan RUU ini,” ujar Bintang.
dan penuntasan kasus dapat lebih responsif. Terkait isu Tak kalah penting, dia juga mendorong pendidikan
penanganan kekerasan perempuan yang juga menjadi yang setara bagi anak-anak Indonesia dan bebas dari
fokus KemenPPPA, menunjukkan perubahan ke arah lebih kekerasan seksual. Dalam merayakan rangkaian Hari Anak
baik yang ditunjukkan dari Survei Pengalaman Hidup Nasional, KemenPPPA melaksanakan kegiatan Jelajah
Perempuan Nasional (SPHPN). Pada 2016 kasus prevelensi SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) yang dilakukan di 11
kekerasan perempuan tercatat 33%, namun di 2021 terjadi titik di wilayah Jadetabek, salah satunya Sekolah Rakyat
penurunan prevelensi kekerasan menjadi 26,1%. Ancol. Ketika bicara pemenuhan hak anak, ujar Bintang,
Sejumlah penghargaan diraih KemenPPPA pada 2023, seluruh pihak harus mengupayakannya kepada semua
di antaranya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. anak, termasuk anak-anak yang memerlukan perlindungan
Dengan nilai sangat baik dan menempati peringkat dua, khusus, di antaranya karena keterbatasan ekonomi,
Anugerah Sistem Meritrokrasi pada manajemen ASN mengalami kekerasan, dan mendapatkan perlakuan salah.
yang sangat baik, serta layanan SIMFONI PPA (Sistem “Mulai dari pemenuhan hak tumbuh kembang anak,
Informasi Online Perempuan dan Anak) yang menjadi 1 mendapatkan perlindungan, berpartisipasi dan hak
dari 11 layanan publik terbaik di Indonesia. Untuk tahun mendapatkan pendidikan. Pemenuhan hak anak-anak
2024, Bintang mengatakan pemberdayaan perempuan Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab orang
dan perlindungan anak akan terus ditingkatkan. Dia tua, tapi juga bersama, baik guru, pemerintah dan dunia
mengungkapkan, KemenPPPA akan berfokus pada usaha,” tambahnya. Pada 2024, KemenPPPA kembali
penguatan kelembagaan dan perbaikan pelayanan publik mematri prestasi, yakni berhasil memperoleh Opini Wajar
yang dilaksanakan KemenPPPA, agar lebih maju. Terutama Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
terkait lima arahan prioritas Presiden Joko Widodo dengan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun
mengedepankan sinergi dan kolaborasi lintas sektor mulai Anggaran 2023. Ini merupakan tahun ketujuh berturut-
dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia turut bagi KemenPPPA memperoleh Opini WTP.
usaha, hingga media. “Opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut adalah hasil
KemenPPPA juga akan terus mendorong dari kerja keras, kerja sama, dan komitmen seluruh jajaran
pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan KemenPPPA untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan
Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) sebagai salah satu upaya keuangan dan pelaporan. KemenPPPA akan terus berupaya
mempercepat implementasi 5 isu prioritas KemenPPPA. mempertahankan prestasi ini dengan terus mengedepankan
Saat ini DRPPA/KRPPA sudah ada di 33 provinsi, 68 transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam
kabupaten/kota, dan 138 desa/kelurahan. Hampir 200 lebih setiap aspek pekerjaan KemenPPP," tutupnya.

32 | | 33

07/08/24 09.58
30-43 Empowering Women.indd 33
30-43 Empowering Women.indd 33 07/08/24 09.58