Page 45 - Binder MO 212

Sejalan dengan semangat UU Cipta
Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Jaminan Produk Halal memuat
sejumlah klausul penting tentang
kemudahan sertifikasi halal khususnya
bagi UMK, pembiayaan, di samping
pengaturan tentang lembaga pemeriksa
halal dan auditor halal. Salah satu
hal yang menonjol dari regulasi ini
adalah opsi kepada pelaku UMK untuk
melakukan sertifikasi halal melalui
pernyataan pelaku usaha atau populer
disebut self-declare.
Berdasarkan data OIC Economic mesti melakukan langkah-langkah
Terkait biayanya? Outlook 2020, di antara negara-negara pembenahan secara terukur.
Ya, kemudahan sertifikasi halal bagi anggota OKI, Indonesia masih menjadi
pelaku UMK lainnya adalah terkait eksportir produk muslim terbesar Soal lain, terkait eksistensi lahirnya
pembiayaan. PP 39 mengatur bahwa kelima dengan proporsi 9,3%. Dengan bank syariah dan harapan terhadap
permohonan sertifikat halal yang berbagai potensi dan modal halal perekonomian syariah saat ini
diajukan tidak dikenai biaya atau nol yang dimiliki, kita patut optimis untuk bagaimana?
rupiah. Dilihat dari perspektif positif, menjadi peringkat pertama. Terlebih, Seperti kita tahu, awal Februari 2021,
pembiayaan gratis kepada pelaku UMK saat ini BPJPH bersama dengan Presiden Joko Widodo telah meresmikan
ini merupakan bagian dari strategi Kementerian Perdagangan dan Bea secara virtual berdirinya PT Bank Syariah
akselerasi untuk penguatan UMK Cukai juga tengah melakukan koordinasi Indonesia (Persero) Tbk sebagai hasil
di bidang ekonomi. Dalam konteks pembenahan kodifikasi produk halal penggabungan tiga bank syariah
pandemi Covid-19 sekarang ini, nasional. Kementerian Agama melalui Himbara (Himpunan Bank Milik Negara),
kebijakan tersebut tentu sangat relevan. BPJPH juga terus melakukan akselerasi di Istana Negara, Jakarta. Saya turut
Bangkitnya UMK yang merupakan menyiapkan infrastruktur mendukung hadir dalam acara tersebut. Atas nama
pilar penting perekonomian nasional terwujudnya Indonesia sebagai pusat pribadi dan selaku Menteri Agama
diharapkan akan mendorong program produsen produk halal dunia pada 2024, Republik Indonesia, saya menyambut
Pemulihan Ekonomi Nasional kita. sebagaimana telah dicanangkan Bapak baik lahirnya PT Bank Syariah Indonesia
Wakil Presiden sebagai Ketua Harian Tbk yang merupakan penggabungan
Bagaimana dengan adanya harapan KNEKS pada Oktober 2020 yang lalu. dari BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri,
agar Indonesia menjadi kiblat bagi Bekerja sama dengan berbagai dan BNI Syariah. Kementerian Agama
produk halal? kementerian dan lembaga terkait, sebagai salah satu stakeholder penting
Itu sebenarnya harapan yang realistis BPJPH harus bekerja keras perbankan syariah, turut bergembira
dan rasional. Industri halal saat ini mensinergikan potensi yang dimiliki atas penggabungan ini. Saya berharap
memang semakin mendapatkan Indonesia untuk mendukung keberadaan PT Bank Syariah Indonesia
perhatian serius dari berbagai pihak. pengembangan industri halal nasional Tbk dapat memperkuat profesionalisme
Sertifikasi halal sebagai salah satu yang berorientasi global. Karena itu, dalam pelayanan dan memberi stimulasi
syarat wajib bagi produk untuk dapat integrasi layanan sertifikasi halal mutlak bagi pertumbuhan industri perbankan
diterima di negara-negara tujuan dilakukan. Apalagi penyederhanaan syariah. Semoga kita dapat meraih Bank
ekspor, khususnya negara berpenduduk proses sertifikasi halal dan limitasi Syariah Indonesia yang bersatu dalam
mayoritas muslim, seperti negara- waktu pengurusan menjadi 21 hari, hasanah, bersatu membawa faedah,
negara anggota OKI, merupakan potensi mengharuskan semua pihak yang dan Insya Allah menjadi berkah untuk
strategis bagi produk halal nasional. terlibat dalam layanan sertifikasi halal Indonesia yang bersatu. ■

| 45