Page 26 - Binder MO 230

BEST PARLIAMENTARIANS

Arsul Sani

WAKIL KETUA MPR RI

Naskah: Arif Rahman Hakin Foto: Istimewa

Mengawali kariernya sebagai pengacara, Arsul Sani kemudian terjun ke
pentas politik. Ia bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) pada tahun 2011. Pada Pemilu 2014 ia terpilih menjadi anggota DPR
RI periode 2014-2019 dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah X, meliputi
Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kota
Pekalongan. Ia bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi
manusia (HAM) dan keamanan serta menjadi anggota Badan Legislasi DPR.

Pada Pemilu 2019 ia kembali Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG
mendapat amanah sebagai anggota LKK). Penghargaan tersebut langsung
DPR RI periode 2019-2024. Tak hanya disampaikan oleh Ketua BAMAG Pendeta
itu, ia pun menjadi Wakil Ketua MPR RI. Agus Susanto di hadapan ratusan pendeta
Di periode keduanya sebagai legislator dari berbagai Sinode Gereja yang menjadi
Arsul ikut terlibat dalam terobosan besar anggota BAMAG LKK Indonesia. Pendeta
yang dilakukan DPR mengesahkan Agus Susanto dalam kesempatan
Rancangan Kitab Undang-Undang tersebut mengungkapkan, pemberian
Hukum Pidana (RKUHP) menjadi penghargaan kepada Arsul Sani diberikan
Undang-Undang (UU) KUHP pada 6 setelah BAMAG selama dua tahun
Desember 2022. Menggantikan KUHP memantau aktivitasnya. Setelah melalui
Hindia Belanda yang sudah digunakan pertimbangan, BAMAG setuju Arsul Sani
selama kurang lebih 104 tahun. UU masuk dalam kriteria Pro Eksistensi.
KUHP ini terdiri dari 37 bab, 624 pasal, Arsul dilahirkan di Pekalongan, Jawa
dan akan melalui masa transisi selama Tengah, 8 Januari 1964. Ia menempuh S1
tiga tahun sejak pengesahannya, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
sebelum nantinya akan resmi berlaku (UI) tahun 1982-1987, S2 Ilmu Komunikasi,
penuh pada 2025. STIKOM, The London Scholl of Public
Arsul mengatakan, membuat Relations, Jakarta, tahun 2005-2007, dan
KUHP di negara yang multi etnis dan living law. Menurutnya, banyak pakar S3 Justice & Policy, Glasgow Caledomian
agama serta wilayah yang sedemikian hukum yang mengkritisi pengaturan University, tahun 2011.
luas bukan pekerjaan mudah. living law dengan perdebatan konsepsi. Semasa kuliah Arsul menjadi aktivis
Apalagi, membentuk UU yang sudut Namun bagi DPR, kalaupun dihapus pun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
pandangnya memiliki keberagaman. tak ada persoalan. Adanya pengaturan dengan jabatan Ketua Komisariat HMI
Karena itu, bagi DPR KUHP bukanlah UU living law cenderung pada penghargaan Fakultas Hukum UI (1985) dan Sekretaris
yang bermuatan politik, namun lebih ke pada negara. Umum Korkom UI (1986-1987). Usai
arah kepentingan ideologis. Tahun 2022 Arsul meraih penghargaan kuliah ia menekuni dunia advokat,
Ia menunjuk soal pasal nilai-nilai sebagai Legislator Pro Eksistensi dari dimulai saat menjadi staf di firma
yang hidup di tengah masyarakat atau Badan Musyawarah Antar Gereja hukum Gani Djemat and Partners. n

26 |