Page 28 - E-Mag Women's Obsession Edisi 066

Women's
Talk

Polana B Pramesti

KePala Badan Pengelola transPortasi JaBodetaBeK (BPtJ)

Memastikan Transportasi

AmAn di TengAh PAndemi

naskah: Angie Diyya Foto: Fikar Azmy

olana Banguningsih Pramesti berbagi saling ketergantungan dan keterhubungan dari sisi
pandangan tentang hal-hal yang transportasi (aglomerasi).
menarik dan menantang dari tugas yang
P dipercayakan saat ini, khususnya di TransporTasi di Tengah pandemi
bidang transportasi Jabodetabek sejak menjabat Transportasi publik menjadi salah satu sektor yang
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menghadapi tantangan pada masa pandemi. Baik
(BPTJ). “Setelah saya dipercaya menjadi Kepala saat PSBB ataupun adaptasi kebiasaan baru, aktivitas
BPTJ, saya harus belajar banyak mengelola dan pergerakan masyarakat pada dasarnya dibatasi
transportasi Jabodetabek yang secara umum mengacu pada aturan hukum Undang-Undang Nomor
adalah urban transport. Karena selama berkarier 6 Tahun 2018. Tentang Kekarantinaan Kesehatan serta
di kementerian perhubungan selalu menangani turunannya baik Peraturan Menteri Kesehatan ataupun
bidang penerbangan. Namun pembahasan urban Peraturan Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan
transport pada saat menempuh pendidikan S2 cukup Walikota, Peraturan Kabupaten). Transportasi pada
membantu saya,” jelasnya membuka pembicaraan. masa pandemi tetap berjalan dengan pembatasan,
Berbicara tentang transportasi Jabodetabek, bertujuan menfasilitasi pergerakan masyarakat
Polana menjabarkan dengan jumlah penduduk lebih yang masih diperbolehkan dan dalam rangka
dari 30 juta jiwa, wilayah Jabodetabek yang saat ini penegakan protokol Kesehatan. Sesuai dengan
memiliki 88 juta mobilitas per hari menyumbang Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang
20% dari pergerakan ekonomi nasional. Namun, Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020
pada sisi lain Jabodetabek juga memiliki berbagai tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka
permasalahan transportasi kronis yang terlihat dari Pencegahan Penyebaran Covid-19.
kemacetan parah yang berdampak pada kerugian Kedua prinsip dasar tersebut harus dipahami,
hampir Rp100 triliun per tahun. karena apabila pembatasan transportasi pada masa
“Itulah sebabnya perlu dilakukan pembenahan, pandemi tidak diikuti konsistensi dan kedisiplinan
agar transportasi yang seharusnya menjadi urat nadi pembatasan aktivitas masyarakat, maka ketersediaan
perekonomian, khususnya di Jabodetabek tidak layanan transportasi yang ada tidak mungkin
justru menjadi beban perekonomian. Mengingat mengakomodasi demand yang timbul dengan tetap
Jabodetabek terdiri dari delapan Pemerintah mempertahankan protokol kesehatan, khususnya jaga
Kota/Kabupaten dan tiga provinsi yang memiliki jarak (physical distancing).
kewenangan pengelolaan transportasi wilayahnya Berdasarkan pertimbangan tersebut,
masing-masing. Maka dibutuhkan kelembagaan yang Polana menuturkan BPTJ merumuskan strategi
mengoordinasikan, agar pengelolaan transportasi penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek
di Jabodetabek menjadi terintegrasi satu sama lain, selama pandemi. Antara lain mempertahankan
itulah tugas BPTJ,” papar Polana. Integrasi transportasi ketersediaan layanan transportasi perkotaan dengan
menjadi penting sebab wilayah Jabodetabek tetap menegakkan protokol kesehatan, menjamin

28 |