Page 45 - Binder MO 265-003-Tahun ke-21 (3)

mandatnya? Seberapa independen
keputusan investasi yang dibuat?
Seberapa besar transparansi dalam
pengelolaan dana publik ini? Ini adalah
pertanyaan yang perlu dijawab oleh
pemerintah.
Keberhasilan Danantara sangat
bergantung pada tata kelola yang
profesional, independen, dan transparan.
Pengalaman dari berbagai negara
menunjukkan bahwa sovereign
wealth fund yang dikelola dengan
baik dapat menjadi penggerak utama
pembangunan ekonomi. Sebaliknya, jika
tidak dijalankan dengan prinsip good
governance, SWF berisiko menjadi alat
kepentingan politik semata. bagaimana keterlibatan pengusaha kapasitas bagi pengusaha muda agar
Maka, Danantara harus muda dalam ekosistem Danantara? mereka bisa bersaing dan berkontribusi
mengedepankan independensi dalam Saat ini, rasio pengusaha di Indonesia dalam proyek-proyek yang didanai
pengambilan keputusan investasi, tanpa masih jauh di bawah negara maju, Danantara.
intervensi politik yang dapat menghambat dengan hanya sekitar 3,4% dari total Swlain itu harus memberi prioritas bagi
objektivitas. Kemudian transparansi populasi yang berwirausaha. Jika pengusaha lokal dalam pengadaan barang
dalam pengelolaan aset dan dana pemerintah serius ingin menjadikan dan jasa, sehingga manfaat ekonomi dari
investasi, agar publik dan pelaku usaha Indonesia sebagai kekuatan ekonomi Danantara dapat dirasakan langsung oleh
memiliki kepercayaan terhadap institusi global, maka pemberdayaan pengusaha pelaku usaha di dalam negeri. Danantara
ini. Serta yang tak kalah penting adalah muda harus menjadi prioritas. harus menjadi simbol ekonomi yang
akuntabilitas penuh kepada masyarakat, Danantara tidak boleh hanya inklusif, bukan eksklusif. Diperlukan
dengan mekanisme pengawasan mengalirkan dana kepada perusahaan political will yang kuat dari pemerintah
yang melibatkan berbagai pemangku besar atau asing, sementara pengusaha untuk memastikan bahwa dana ini tidak
kepentingan, termasuk sektor usaha. lokal hanya menjadi penonton. hanya berputar di kalangan elit bisnis,
Pengusaha muda tidak ingin melihat Pemerintah harus membuka akses tetapi benar-benar berdampak hingga
Danantara menjadi ladang subur bagi bagi pengusaha muda untuk terlibat ke lapisan bawah.
praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proyek-proyek strategis yang Kolaborasi dengan sektor swasta,
(KKN). Sudah terlalu sering dana besar dikelola Danantara, baik melalui khususnya pengusaha muda,
dalam sejarah pembangunan ekonomi skema kemitraan, investasi, maupun harus menjadi bagian dari strategi
Indonesia disalahgunakan demi pengadaan barang dan jasa. utama Danantara. Tanpa itu, sulit
kepentingan segelintir pihak. membayangkan bagaimana dana
Oleh karena itu, perlu adanya audit Dampak bagi UMKM dan ini bisa benar-benar menjadi katalis
berkala oleh lembaga independen untuk Pengusaha Muda pertumbuhan ekonomi yang merata.
memastikan tidak ada penyalahgunaan Jika tidak ada skema khusus untuk Sebagai organisasi yang menaungi
dana. Selain itu keterlibatan publik memberdayakan mereka, maka manfaat pengusaha muda pribumi, HIPPI
dalam pengawasan, termasuk organisasi dari dana ini akan sangat terbatas dan Jakarta Selatan siap untuk berkolaborasi
usaha seperti HIPPI, agar ada check hanya dirasakan oleh perusahaan besar. dan memberikan kontribusi dalam
and balance yang kuat. Untuk itu juga HIPPI Jakarta Selatan mendorong memastikan Danantara berfungsi
diperlukan sistem seleksi kepemimpinan agar Danantara memiliki kebijakan yang sebagaimana mestinya: profesional,
Danantara yang berbasis kompetensi pro-UMKM, antara lain perlunya akses transparan, akuntabel, serta berdampak
dan integritas, bukan berdasarkan pendanaan dan investasi bagi startup bagi seluruh lapisan masyarakat.
kedekatan politik atau kepentingan dan UMKM berbasis inovasi yang bisa Danantara tidak boleh menjadi
kelompok tertentu. menjadi mitra strategis dalam proyek proyek ambisius yang kehilangan arah.
Salah satu pertanyaan besar yang investasi Danantara. Danantara harus menjadi masa depan
harus dijawab oleh pemerintah adalah Perlunya program penguatan yang nyata bagi ekonomi Indonesia. n

| 45