Page 41 - Binder MO 213
P. 41
berbeda dengan sebelumnya. Dahulu,
zaman Orde Baru sudah ada yang
disebut dengan Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN) yang dijabarkan setiap
lima tahun dengan Pembangunan Lima
Tahun (Pelita) yang diatur melalui UU.
“Sekarang, setelah kita evaluasi
ada tumpang tindih. Kadang-kadang
itu berbeda dengan di daerah. Karena
dirasakan kita tidak memiliki haluan
negara, maka berbagai masukan di MPR
saat ini perlu membuat pokok-pokok,
kita sebut sementara ini namanya
pokok-pokok Haluan Negara,” jelas Fadel.
Pokok-pokok haluan negara ini
rencananya diselesaikan tahun 2023
mendatang. Pada tahun ini pihaknya
datang ke berbagai perguruan tinggi
guna berdiskusi dan meminta masukan
terkait dengan pembahasan pokok-
pokok pikiran tersebut.
Fadel berharap peran DPD semakin
besar dalam amandemen ini, khususnya
dalam mengatur Pokok-Pokok Haluan
Negara yang saat ini menjadi isu besar
dalam rencana amandemen kelima.
Dalam diskusi publik Fadel
Muhammad juga mengusulkan bila
nantinya masuk dalam amandemen
UUD 1945, maka PPHN akan menjadi
tugas dan tanggung jawab Dewan
Perwakilan Daerah. Alasannya karena
mengatakan, hingga saat ini memang mempercepat kemajuan bangsa para senator sangat paham dengan
masih dalam pembicaraan di tingkat terutama dari sisi perekonomian. Sebab, kondisi masyarakat dan kelanjutan
internal anggota MPR dan DPD. Tapi, dengan PPHN pembangunan nasional pembangunan yang ada di daerah.
yang pasti Indonesia membutuhkan akan terarah, berkesinambungan dan “Jadi nantinya DPD akan
PPHN sebagai acuan bagi presiden merata dari pusat sampai ke daerah, berkoordinasi dengan Kementerian
selama masa pemerintahannya. sesuai dengan amanat konstitusi dan Keuangan (Kemenkeu), kaitannya
Hal itu terungkap dari hasil Pancasila. Tujuan mulia inilah yang harus dengan masalah keuangan dan Badan
kunjungan anggota MPR ke kampus- menjadi perhatian pemerintah dan Perencanaan Pembangunan Nasional
kampus untuk meminta pandangan seluruh elemen masyarakat. Bappenas) untuk rencana pembangunan
kalangan akademisi soal PPHN. “Saya sangat berharap kajian-kajian jangka panjang,” ujar Fadel.
Masyarakat menginginkan hadirnya lagi ilmiah menghasilkan pemikiran- Ia sangat yakin DPD RI mampu
haluan negara. Karena itulah muncul pemikiran luar biasa terkait PPHN ini. berada di garda terdepan dalam
rencana menghidupkan PPHN melalui Masukan yang didapat, diharapkan akan memperjuangkan aspirasi daerah.
amandemen Undang-Undang Dasar memberikan angin segar di tengah Dengan penguatan DPD, mantan Wakil
(UUD) 1945 yang sedang dikaji saat ini. pro kontra tersebut, sehingga akan Ketua Umum Partai Golkar ini yakin akan
Menurutnya, gagasan munculnya muncul satu persepsi bersama dalam berdampak pada keberdayaan daerah.
Pokok-Pokok Haluan Negara memahami PPHN,” ujarnya. Padahal, Dengan kata lain, jika DPD diperkuat
(PPHN) dalam sistem perencanaan perubahan dilakukan karena keadaan maka daerah akan menjadi semakin
pembangunan nasional ini bisa atau situasi dan kondisi sekarang hebat. n
| 41
