Page 43 - Binder MO 213
P. 43
yang seharusnya efektif menjadi oposisi
eksekutif, cenderung tidak bisa berfungsi
sebagaimana mestinya karena praktek
politik dagang sapi antara partai politik
dan pemerintah. Sementara DPD RI
terkesan menjadi lembaga negara
sub-ordinat dari DPR RI. Maka, kami
selalu menyampaikan suka atau tidak
demokrasi kita membutuhkan bicameral
system bagi parlemen. Harus ada
mekanisme double check atau mutual
check dalam setiap fungsi parlemen
antara DPD RI dan DPR RI, baik fungsi
legislasi, pengawasan maupun anggaran.
Sehingga prinsip check and balance
parlemen dapat terwujud. Ke depannya,
kami ingatkan, apa pun gagasan dan RUU
yang diinisiasi oleh DPD RI, menurut kami
hanya akan efektif terwujud jika DPD RI
secara kelembagaan diberikan tambahan
kewenangan sebagai langkah penguatan
lembaga perwakilan rakyat. Jangan
sampai gagasan-gagasan besar dari 160
senator dan aspirasi masyarakat daerah
dalam bentuk RUU menguap begitu saja
tanpa diproses lebih lanjut,” jelas mantan
wakil gubernur Bengkulu ini.
Menutup pembicaraan, Sultan
mengungkapkan harapannya mewakili
harapan rakyat dan daerah. “Sudah
17 tahun DPD RI hadir mewarnai
kolaborasi dan kerja sama regional instrumen politiknya untuk melakukan landscape demokrasi Indonesia.
yang menghubungkan sepuluh pengawasan, evaluasi, dan proyeksi Dengan segala kekurangan dan
provinsi dan ratusan kabupaten/ terhadap jalannya pemerintahan. berbagai tantangan yang seringkali
kota di wilayah Sumatera di segala Parlemen harus memainkan perannya tidak sesuai ekspektasi masyarakat.
bidang sesuai UU Otonomi Daerah. sebagai penjaga demokrasi. Oleh karena Namun, saya dan para senator
Singkatnya, semua kepentingan itu, dalam sistem ketatanegaraan, senantiasa berupaya dan berinisiatif
masyarakat dan daerah Sumatera tersedia dua bahkan tiga lembaga melakukan fungsi-fungsi legislasi,
diadvokasi, diproses, dan dikemas negara yang bisa didefinisikan sebagai pengawasan, dan pertimbangan
dalam bentuk master plan kemudian lembaga perlemen DPR RI dan DPD RI secara terukur dan proporsional. Dalam
disampaikan kepada Pemerintah Pusat. yang bernaung di bawah MPR RI. Hal ini momentum hari parlemen ini, kami
“Ini menjadi terobosan politik saya dan membuktikan bahwa sejatinya konstitusi ingin merekomendasikan dilakukan
rekan-rekan senator asal Sumatera negara menginginkan lembaga pembaharuan struktur dan sistem
dalam memaksimalkan keterbatasan perlemen harus lebih kuat daripada keparlemenan secara proporsional
kewenangan di DPD RI. Tujuan besarnya lembaga kepresidenan. antara DPR RI dan DPD RI. Sehingga,
adalah pemerataan pembangunan “Karena kekuasaan yang dijalankan parlemen kita bisa menjadi lebih
daerah agar lebih besar kontribusinya oleh satu orang atau satu kelompok kuat dan kompetitif. Dan dalam
bagi Indonesia,” harapnya. politik tertentu cenderung akan jangka panjang harapan terwujudnya
Berbicara tentang parlemen yang disalahgunakan akibat lembaga perlemen masyarakat adil makmur dapat kita
ideal, Sultan menyatakan sistemnya belum secara proporsional berbagi peran capai bersama dalam bingkai demokrasi
harus mampu mengaktivasi segala dan kewenangan. Dua lembaga perlemen NKRI,” tutupnya. n
| 43
