Page 40 - Binder MO 213
P. 40
■ TOKOH PARLEMEN TANGGUH 2021
FADEL MUHAMMAD
(WAKIL KETUA MPR RI)
DPD Diperkuat, Daerah Semakin Hebat
Naskah: Sahrudi Foto: Sutanto
Meningkatkan ak berlebihan jika Wakil Ketua “Tapi hal itu patut disyukuri juga
peran anggota Majelis Permusyawaratan karena para wakil daerah saat ini telah
menjadi satu kesatuan utuh, sehingga
Rakyat (MPR) dari unsur
DPD atau senator T Dewan Perwakilan Daerah mampu memberi sumbangan dan ide-
dalam memajukan (DPD) ini selalu menyuarakan ide pembangunan daerah ke tingkat
harapannya agar wakil daerah punya
pusat,” ujar Fadel.
daerah adalah tekad peran dan fungsi yang besar dalam Ihwal penguatan DPD ini sendiri
yang dimiliki Fadel mengontrol pembangunan di daerah sudah dititipkan oleh kepemimpinan
MPR RI sebelumnya. Termasuk
serta dalam peran parlemen lainnya.
Muhammad agar wakil Sehingga DPD yang merupakan kelanjutan pembahasan amandemen
daerah punya peran lembaga tinggi negara dalam sistem UUD 1945 ke periode kepemimpinan
sekarang.
ketatanegaraan Indonesia dan dipilih
dan fungsi yang besar secara langsung oleh rakyat dapat Amanat yang dititipkan MPR periode
dalam mengontrol berjalan sesuai harapan tuntutan sebelumnya itu termaktub dalam
Rancangan Keputusan MPR No. 8 Tahun
demokrasi untuk memenuhi rasa
pembangunan di daerah keadilan masyarakat di daerah, serta 2019 tentang Rekomendasi MPR 2014-
serta dalam peran memperluas, meningkatkan semangat, 2019. Amanat tersebut meliputi;
parlemen lainnya. dan kapasitas partisipasi daerah dalam 1. Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN);
2. Penataan Kewenangan Majelis
kehidupan nasional. Pada akhirnya hal
tersebut juga akan memperkuat Negara Permusyawaratan Rakyat;
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Penataan Kewenangan Dewan
Untuk itu, Fadel selalu mengingatkan Perwakilan Daerah;
kembali agar sinergi antara DPD dan 4. Penataan Sistem Presidensial;
DPR harus terus dimaksimalkan. Bukan 5. Penataan Kekuasaan Kehakiman;
karena tak percaya akan eksistensi DPR 6. Penataan Sistem Hukum dan
RI meski secara politik kekuasaan DPR Peraturan Perundang-undangan
cukup dominan. Tapi, harus diakui juga Berdasarkan Pancasila Sebagai
bahwa DPR belum optimal memberikan Sumber Segala Sumber Hukum
manfaat kepada rakyat. Karena itulah Negara;
sinergi kedua lembaga tersebut akan 7. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-
memperluas manfaatnya kepada rakyat nilai Pancasila, Undang-Undang
dan daerah. Dasar Negara Republik Indonesia
Tokoh nasional asal Gorontalo ini Tahun 1945, Negara Kesatuan
juga tidak menafikan bahwa selama 17 Republik Indonesia, dan Bhinneka
tahun berdirinya DPD, pencapaian para Tunggal lka, serta Ketetapan Majelis
wakil daerah belum terlalu banyak. Hal Permusyawaratan
itu patut dimaklumi karena peran DPD
masih terkunci dengan kewenangan Amandemen UUD
yang terbatas sehingga tidak optimal Terkait rencana amandemen Undang-
dalam memberikan kontribusi ke daerah. Undang Dasar (UUD) ke-5, Fadel
40 |
