Page 42 - Binder MO 213
P. 42
■ TOKOH PARLEMEN TANGGUH 2021
SULTAN BAKTIAR NAJAMUDDIN
(WAKIL KETUA DPD RI)
Dibutuhkan Langkah Penguatan untuk DPD RI
Naskah: Angie Diyya Foto: Sutanto
Di tengah ujian andemi menjadi momok tugas dan kewenangan yang sangat
kebangsaan yang serius bagi aktivitas kehidupan terbatas. Sehingga wajar jika masyarakat
merasa tidak pernah diperhatikan oleh
masyarakat di segala
ini, ia menyatakan P bidang. Hampir dua tahun DPD RI. Bukan PPKM yang menyebabkan
intensitas kegiatan dinamika sosial bangsa Indonesia performa DPD RI terkesan lambat
yang dikenal tangguh, diuji dengan
dan tidak maksimal, tapi lebih karena
kenegaraan seperti pemberlakuan kebijakan pembatasan kesempitan kewenangan yang diberikan
lembaga legislatif tetap sosial oleh pemerintah. Namun, itu tidak UUD 1945 kepada lembaga perwakilan
menghentikan aktivitas konstitusional
DPD RI,” jelas tokoh yang berasal dari
meningkat. Sejalan dan tradisi demokrasi lainnya. Wakil daerah pemilihan Bengkulu ini.
Dengan segala keterbatasan
dengan hal tersebut, Ketua DPR RI Sultan B Najamuddin kewenangan, Sultan selalu berupaya
pun mengatakan hal senada. “Saya
ia mengharapkan beberapa kali harus mengisi kegiatan terus bekerja sesuai tugas dan
terwujudnya praktek seminar nasional sebagai keynote tanggung jawab yang diberikan, bahkan
melampaui job desc sebagai pimpinan.
speaker secara daring, juga kegiatan
ketatanegaraan dan lainnya. Kita patut bersyukur pandemi “Terpenting adalah mempersiapkan
demokrasi Indonesia secara bertahap sudah mampu kita segalanya dua hingga tiga langkah lebih
maju. Saya selalu menjalin silaturahmi
kendalikan penyebarannya. Ini pertanda
dilangsungkan secara baik yang harus kita jaga dengan penuh dan membangun komunikasi intensif
proporsional dan sesuai kewaspadaan dan tetap mengedepankan dengan hampir semua pimpinan
nilai-nilai Pancasila. protokol kesehatan. Terakhir kami lembaga tinggi lain, seperti MPR RI,
mengadakan FDG terkait Amandemen
DPR RI, kementerian dan lembaga,
Konstitusi dan Penguatan Kewenangan hingga dengan para duta besar
DPD RI bersama fakultas Hukum negara sahabat dalam mengkaji isu-
Unpad di Bandung secara offline, dan isu nasional dan global terkini. Serta
Alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” selalu menyempatkan diri menjumpai
paparnya kepada Men’s Obsession. masyarakat khususnya di daerah, juga
Menurut Sultan, kita amat beruntung dengan mahasiswa dan organisasi
hidup di era digital yang menjadikan kepemudaan. Saya berkeyakinan tidak
pembatasan faktual digantikan dengan ada masalah kebangsaan yang tidak
mekanisme sosial secara virtual. Nyaris bisa diselesaikan jika kita senantiasa
tidak satu pun agenda legislasi prioritas membuka diri untuk berdialog untuk
dan fungsi pengawasan yang terabaikan mencarikan solusinya bersama,” tuturnya.
karena alasan pandemi selama ini. Saat ini Sultan bersama rekan-rekan
Karena secara teknis, tugas pokok dan senator sewilayah Sumatera sedang
fungsi lembaga legislatif tidak berkaitan menginisiasi terbentuknya organisasi
dan bersentuhan langsung dengan atau perkumpulan Kaukus Sumatera,
massa, kecuali saat reses, maka bisa sebagai mediator di level regional
dipastikan DPD RI sudah bekerja sesuai dan instrumen perjuangan sosial dan
kewenangan yang diberikan oleh UUD politik masyarakat dan pemerintah
1945. “Konstitusi hanya memberikan daerah Sumatera. Semangatnya adalah
42 |
