Page 23 - Binder MO 233
P. 23

# MAHAR POLITIK, PENYEBAB HIGH COST



                     Integritas  sangat penting bagi   Umum (PKPU) maupun Peraturan         terbatas. Termasuk sumber daya
                  seorang wakil rakyat. Karena meskipun   Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu).   yang berasal dari orang yang sedang
                  kaya akan materi tapi kalau miskin   Dia mengatakan, aturan soal sumber   memegang kekuasaan. Ini yang
                  integritas yang terjadi adalah prinsip   uang calon yang berkontestasi harus   berbahaya menurut saya ke depan,”
                  “balik modal” yang berujung pada     diatur ketat dan transparan. Dia     ucap Fahri Hamzah dalam diskusi
                  persoalan hukum. Istilah balik modal   mendorong porsi kampanye biaya dari   Habibie Center, Sabtu, (16/3/2023).
                  ini adalah bagaimana seorang caleg   pemerintah harus lebih besar daripada   Mantan Wakil Ketua DPR itu yakin
                  yang sudah mengeluarkan dana         swasta untuk menekan praktik politik   praktik politik uang akan mempersempit
                  besar-besaran dan ketika dia terpiih   uang berkedok balas budi.          ruang adu gagasan antarkandidat
                  maka akan berupaya mencari cara agar    “Sekedar untuk mengingatkan       peserta pemilu. Karena itu, ia menolak
                  dana yang dikeluarkannya saat caleg   saja bahwa kalau Pemilu ini tidak   sistem pemilu proporsional tertutup.
                  bisa ia dapatkan kembali baik dengan   disistematisasi lagi sebagai satu     Sementara Perkumpulan untuk
                  cara haram sekalipun. Fenomena itu   pertarungan yang ada aturannya ya,   Pemilu dan Demokrasi (Perludem)
                  bisa kita lihat berkali-kali di Komisi   dan aturannya itu harus ada fondasi   mengungkap cara efektif untuk
                  Pemberantasan Korupsi (KPK).         pemikirannya gitu, sistem demokrasi   memberantas politik uang dan
                     Sejak lembaga antirasuah itu      dan sistem ketatanegaraan, jadwalnya   mahar politik yaitu membatasi biaya
                  dibentuk pada 2003, ada lebih dari 340   bagaimana ya, kontestasinya apa yang   belanja kampanye. Direktur Perludem,
                  anggota DPR dan DPRD terjerat kasus   mau diadu dan sebagainya. Dalam     Khoirunnisa Nur Agustyati menegaskan,
                  korupsi. KPK mengidentifikasi salah   demokrasi itu penyelenggaranya itu   klarifikasi belanja kampanye itu
                  satu penyebab utama korupsi adalah   partai politik atau orang? Yang kayak   harus rasional dan realistis. Selain itu,
                  tingginya biaya politik untuk menjadi   gitu kalau tidak di-sistematisai lagi   permintaan uang oleh partai politik
                  caleg termasuk memperbesar peluang   ya inilah yang akan terjadi. Pemilu ini   kepada kontestan pemilu tidak dapat
                  kandidat diusung partai politik atau   adalah ‘thai boxing’, aturannya longgar,   dianggap wajar,” tegas Khoirunnisa
                  biasa disebut mahar politik.         inisiatif orang-perorang tinggi, dan   dalam diskusi Habibie Center, Sabtu,
                     Direktur Sosialisasi dan Kampanye   sumber daya yang dimobilisir tidak   (16/3/2023). n
                  Antikorupsi KPK, Amir Arief mengatakan
                  kandidat yang terpilih karena mahar
                  politik terbukti tidak berkualitas. 
                  Menurut Amir, mereka tidak memiliki
                  integritas dan kapasitas sebagai
                  pemimpin atau wakil rakyat.  Karena,
                  mahar politik juga membuat seseorang
                  anggota legislatif yang terjerat terus
                  putar otak mengembalikan modal
                  untuk mengikat restu partai. Akibatnya,
                  jika caleg itu terpilih, maka akan
                  dilanjutkan pada keputusan yang
                  hanya menguntungkan diri sendiri dan
                  posisinya serta membuka celah untuk
                  korupsi. Efek domino dari mahar politik
                  itu juga dapat merusak demokrasi dan
                  sistem pengkaderan yang ideal.
                     Karena itulah, Wakil Ketua Umum
                  Parpol Gelora, Fahri Hamzah menilai
                  regulasi tentang dana kampanye
                  harus di-review kembali. Karena masih
                  membuka celah untuk korupsi. Baik itu
                  regulasi dalam Undang-Undang tentang
                  Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan



                                                                                                                            |  23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28