Page 41 - Binder MO 228
P. 41
SEJAK DITUNJUK PRESIDEN engan kerja keras, cepat pidana terkait perempuan dan anak
JOKO WIDODO MENJADI dan efisien ia mampu serta memaksimalkan akses keadilan
memaksimalkan hasil yang korban pada 10 (sepuluh) undang-
JAKSA AGUNG RI PADA 23 D lebih optimal. Sehingga undang terkait, yakni KUHP, KUHAP, UU
OKTOBER 2019, SANITIAR banyak perubahan yang ia lakukan PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU ITE,
BURHANUDDIN TELAH di Kejaksaan, di antaranya Digitalisasi UU Pornografi, UU PTPPO, UU HAM, UU
Kejaksaan yaitu seluruh tata kelola Pengadilan HAM, UU Perlindungan Saksi
MELAKUKAN BERBAGAI perkantoran, mulai dari persuratan dan Korban, serta lain sebagainya.
LANGKAH BAGI UPAYA maupun administrasi perkara hingga Di era Burhanuddin pula pada tanggal
MENINGKATKAN PERFORMA pelayanan publik yang dilakukan oleh 31 Desember 2021 lahir momentum
Kejaksaan telah berbasis teknologi bersejarah bagi penegakan hukum di
KEJAKSAAN. KARENA ITU informasi. Selain itu, Burhanuddin juga Indonesia, khususnya Kejaksaan Republik
MERUPAKAN TANTANGAN melakukan pelaksanaan Reformasi Indonesia dengan telah diundangkan
YANG IA HARUS HADAPI. Birokrasi Kejaksaan RI secara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021
berkesinambungan dengan pelimpahan tentang Perubahan atas Undang-Undang
“YA, ITU TANTANGAN
wewenang mutasi lokal kepada Kepala Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
TERBESAR TENTU SAJA Kejaksaan Tinggi. Republik Indonesia.
UNTUK MEMBAWA Sementara dalam penguatan sistem “Lahirnya Undang-Undang Nomor
KEJAKSAAN MENJADI dan lembaga di era Burhanuddin juga 11 Tahun 2021 adalah sesuatu yang
telah lahir organisasi baru, yaitu Jaksa
patut disyukuri sekaligus merupakan
INSTITUSI YANG LEBIH BAIK Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) tantangan bagi seluruh insan Adhyaksa
LAGI DAN BERINTEGRITAS yang merupakan manifestasi dalam memenuhi amanat dan
YANG MENJADI HARAPAN pelaksanaan peraturan perundang- ekspektasi sebagaimana Undang-
SELURUH MASYARAKAT undangan yang mengamanatkan Undnag tersebut. Selain itu, saya
Single Prosecution System guna
memandang perubahan UU Kejaksaan
INDONESIA DALAM terwujudnya asas dominus litis yang tersebut tidak semata-mata merupakan
MENCARI KEADILAN. konsisten. “Sehingga, penegakan penguatan terhadap institusi Kejaksaan,
EKSPEKTASI MASYARAKAT hukum dapat terlaksana dengan namun yang lebih penting adalah suatu
profesional, accountable, objektif, dan
bentuk kepedulian dan komitmen
YANG SEMAKIN MENINGKAT berkeadilan” ucapnya. Kemudian selama untuk memperkuat penegakan hukum
KEPADA INSTITUSI INI, kepemimpinannya ia telah menerbitkan dalam rangka meningkatkan kualitas
MENJADI MOTIVASI SAYA Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun penegakan hukum yang lebih baik
2020 tentang Penghentian Penuntutan
dan mengupayakan pemenuhan rasa
UNTUK BEKERJA LEBIH Berdasarkan Keadilan Restoratif. keadilan masyarakat” ungkapnya.
KERAS LAGI UNTUK Hal ini merupakan sebuah upaya Apa yang diucapkan tersebut sesuai
MEMBAWA KEJAKSAAN menyesuaikan pergeseran paradigma dengan filosofi hidupnya. “Menurut saya
filosofi yang paling penting adalah rasa
yang berkembang pada masyarakat
PADA KEJAYAAN,” UJAR Indonesia, yang sebelumnya keadilan tanggung jawab, karena semua tindakan
BURHANUDDIN MENJAWAB retributif (pembalasan) menjadi keadilan kita lakukan pada dasarnya akan kita
PERTANYAAN MEN’S restoratif. Kemudian ada juga inisiasi pertanggung jawabkan di hadapan Yang
Akses Keadilan dalam Penanganan Maha Kuasa. Dengan menanamkan
OBSESSION. Perkara Tindak Pidana Umum dengan hal itu maka dalam menjalankan hidup
menerbitkan Pedoman Nomor 1 berkeluarga atau bekerja, kita akan
Tahun 2021 tentang Akses Keadilan menjaga amanah yang dipercayakan
bagi Perempuan dan Anak dalam kepada kita, sehingga kita bisa
Penanganan Perkara Pidana sebagai menghindari hal-hal yang negatif,” tegas
petunjuk teknis dalam mengatasi segala pria yang mengidolakan Jaksa Agung R.
permasalahan dari penanganan perkara Soeprapto itu.
| 41
